Menikmati Birokrasi

Here We are. Yup di Indonesia. Negara yang menjadi identitas kewarganegaraan saya (kami) saat ini. Juga sebagai negara tempat saya belajar banyak hal sebagai manusia. Beruntunglah saya bisa mengenal Indonesia, sebagai suatu negara. Namunnn, kadang banyak ulah oknum-oknum yang membuat Indonesia menjadi terasa tidak nyaman dan tidak tentram.  Saya tidak perlu repot-repot menyebut satu per satu, karena  bisa merasakan sendiri. Namun dari semua itu, menghadapi birokrasi adalah satu dari sekian banyak yang harus dilalui agar bisa survive di Indonesia, di negara saya sendiri :).

Alhamdulillah sudah nambah 1 lagi yang akan menikmati birokrasi

Dari April 2019 hingga hari ini, saya masih harus disibukkan menyiapkan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (e-KTP) istri yang tak kunjung selesai dari 3 tahun silam, Akte Kelahiran H1 dan H2, dan lain-lain. Apa ga langsung diurus sewaktu awal sampai di Pekanbaru? Sudaaah. Ya itu tadi dari awal datang sampai sekarang ya belum selesai :).

Sebenarnya ceritanya agak panjang. Jadi cerita bermula ketika Akte Kelahiran H2 yang tidak kunjung selesai setelah hampir 2 bulan. Jadi di Pekanbaru, kota saya tinggal, pengurusan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dukcapil yang ada di masing-masing kecamatan. Setelah berkali bolak-balik ke UPTD Dukcapil kecamatan, saya pun disarankan oleh orang UPTD untuk langsung datang ke kantor dinas Dukcapil. Hingga akhirnya saya ke sana dan meminta diselesaikan hari itu juga.

Tepatnya pada 31 Mei 2019, hari terakhir PNS berkantor. Alhamdulillah selesai. Sesaat saya merasa tentram pada waktu itu, karena administrasi kependudukan sudah hampir tuntas, tinggal menunggu e-KTP istri dicetak sekitar 6 bulan lagi (katanya). Saya pun melakukan konsolidasi data ke pegawai front Dukcapil, yang berguna untuk memastikan semua data anggota keluarga telah tercantum dalam semua sistem Dukcapil Indonesia. Di sana saya tak lagi tentram, ternyata istri tidak masuk ke dalam KK, alasannya istri punya NIK ganda. Di KK NIK istri berujung 007, ternyata di NIK yang terindikasi ganda berujung 001. Saya pun langsung berburuk sangka ke petugas input data di UPTD Dukcapil di kecamatan saya tinggal, karena kesalahannya. Tapi tetap saja petugas front tidak mau tau, jika ingin masuk ke dalam KK, salah satu NIK harus dibuang. Caranya? Kembali buat surat pindah dari asal istri, yaitu Bandung. Cerita pun bergulir kembali dari awal.

Singkat cerita (setelah dipotong cuti dan libur lebaran), akhirnya mertua pergi ke Disdukcapil Bandung mengurus terkait NIK ganda ini. Ternyata oh ternyata, NIK ini memang sudah ganda sedari awal, NIK di KK berbeda dengan NIK di e-KTP istri sewaktu masih tinggal di Bandung. Yang salah siapa? Ya jelas penduduknya yang tidak melakukan pengecekan NIK KK dan e-KTP. Serupa halnya ketika ada kehilangan barang di bagasi maskapai Li*n Air. Yang disalahkan penumpangnya karena meletakkan barang berharga di tasnya.

NIK di KK 007 dan NIK di e-KTP 001. Wah-wah, di kira hanya oknum petugas input data orang Pekanbaru saja yang bisa melakukan kesalahan, oknum petugas di Bandung juga bisa, jangan-jangan ini gejalanya sudah menasional. Setelah itu dibuatlah surat pindah istri di Bandung, lalu dikirim ke Pekanbaru. Di Pekanbaru dibuat lagi Surat Datang. Lalu urus lagi ke RT, RW setempat, ke kantor lurah lagi, ke kantor camat lagi, ke UPTD lagi. Kemarin, baru saja berkas dimasukin ke UPTD. Setelah 3 minggu selesainya KK ini, baru bisa melakukan perbaikan pengajuan e-KTP lagi dengan NIK 001, perbaiki akte kelahiran H1 dan H2 lagi karena memuat NIK istri yang salah. Belum sampai di sana. Harus di konsolidasi lagi apa sudah masuk di sistem Dukcapil nasional. Jika belum? Mungkin saja harus mengulangi langkah di atas.

Butuh waktu yang cukup lama dengan sistem berbelit. Namun, semua itu bisa jadi ringkas jika kita mau bayar atau punya kenalan orang dalam. Entah lah, saya tidak tahu berapa persen yang masih rela dan menikmati sistem birokrasi ini. Namun, saya selalu berusaha menjadi orang yang rela dan akan terus berusaha menikmati birokrasi ini. Walau entah sampai kapan. Harapan tentu selalu ada, suatu saat birokrasi bisa selesai dalam waktu 30 menit dan tidak perlu datang berkali-kali. Tentunya harapan besar terletak kepada orang-orang besar yang punya nyali untuk melakukan perubahan ini. Selain itu juga diperlukan pendidikan khusus untuk mereka yang berhubungan dengan warga. Harusnya kata-kata maaf meluncur di setiap mulut para staff customer service ini, karena telah banyak menyita waktu, tenaga, uang, serta pikiran warga dalam menyelesaikan dokumen hingga berkali-kali dan tidak kunjung selesai.

Belum selesai urusan Dukcapil keluarga, saya dimintai tolong untuk membantu pembuatan Paspor bibi yang akan melakukan umrah. Karena bibi tergolong lanjut usia (lansia), maka bisa langsung melakukan perekaman hari itu juga. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Jika tidak? Maka berebutlah mendaftar online yang lebih sering errornya dibanding bisanya. Atau ambil nomor antrian sejak pukul 4 subuh dan hanya untuk 15 orang pendaftar per harinya. Makanya jadi tidak heran kalau pelaku calo masih saja subur hingga hari ini.

Sebenarnya bibi juga harus 3 kali bolak balik ke imigrasi, pertama kekurangan dokumen pendukung, yang kedua karena tanggal pernikahan tidak ada di Surat Nikah, jadi harus buat surat pengantar dari Kemenag setempat, dan yang ketiga baru bisa melakukan perekaman.

Bagi sesiapa saja yang akan mengurus suatu dokumen yang melalui berbagai birokrasi sesuai prosedur, bersabarlah. Nikmati saja proses itu. Bisa juga jadi ajang silaturrahmi dengan banyak orang :). Saran juga, kita harus membiasakan untuk melakukan double check terhadap suatu dokumen yang kita urus. Agar tidak susah dikemudian hari. Karena ujung-ujungnya yang kerepotan adalah kita sendiri. Akhir kata, having fun with bureaucracy!

Diselesaikan di Panam, 19 Syawal 1440 H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *