Bantuan Rawan Keributan

Pada bulan April yang lalu saya disibukkan dengan mendata warga yang terdampak akibat penanganan wabah Covid-19, bekerja dalam diam tanpa disuruh pemerintah. Dalam proses pendataan, saya menggunakan format data yang biasa digunakan oleh Dinas Sosial. Alhasil ketika belakangan pemerintah melalui kelurahan meminta data warga terdampak, saya sudah punya. Jadi tinggal diberikan ke pihak kelurahan, pikir saya, mengingat tenggat waktu yang diminta hanya satu hari untuk proses mendata ini.

Namun apa yang dibayangkan berbeda dengan kenyataan. Format yang diminta berbeda lagi; para RT/RW harus mendata penghasilan warga, alamat di KK dan alamat tempat tinggal saat ini, serta nomor ponsel. Bismillah, ini amanah, pikir saya. Jadi segera setelah informasi itu didapat, saya langsung meminta para Ketua RT untuk mendata lagi warganya. Tugas saya kemudian merekap menjadi satu laporan pendataan dengan total 143 kepala keluarga di RW kami yang terdampak masuk dalam 13 kriteria penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah.

Namun belakangan semakin jelas terlihat, tugas mendata itu tampaknya hanya menggugurkan tugas birokrasi saja sebagai bentuk formalitas belaka, karena yang mendapat bantuan tidak semua, hanya beberapa warga. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul, kenapa harus diminta data semua warga yang terdampak hingga membuat gaduh dalam proses pendaftaran di masing-masing RT/RW, jika ternyata yang dibantu hanya beberapa?

ra RT/RW harus mendata penghasilan warga, alamat di KK dan alamat tempat tinggal saat ini, serta nomor ponsel. Bismillah, ini amanah, pikir saya. Jadi segera setelah informasi itu didapat, saya langsung meminta para Ketua RT untuk mendata lagi warganya. Tugas saya kemudian merekap menjadi satu laporan pendataan dengan total 143 kepala keluarga di RW kami yang terdampak masuk dalam 13 kriteria penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah.

Namun belakangan semakin jelas terlihat, tugas mendata itu tampaknya hanya menggugurkan tugas birokrasi saja sebagai bentuk formalitas belaka, karena yang mendapat bantuan tidak semua, hanya beberapa warga. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul, kenapa harus diminta data semua warga yang terdampak hingga membuat gaduh dalam proses pendaftaran di masing-masing RT/RW, jika ternyata yang dibantu hanya beberapa?

Instruksinya padahal sudah jelas: data semua warga terkena dampak, yang termasuk dalam 13 kriteria, yang mana saya (mungkin juga RW lainnya) pastikan semua yang didata sudah masuk kriteria. Tapi apalah mau dikata, RT/RW sejak awal memang dirancang sebagai “pesuruh” di lapangan, yang hanya perlu ketika diperlukan. “Gajinya” saja kadang hanya 6 kali dalam setahun.

Bantuan seperti ini jelas akan memicu keributan. Untuk pembagian, besar kemungkinan yang akan membagikan sembako, yang hanya untuk beberapa orang saja itu, adalah Ketua RT/RW, yang nantinya juga akan berhadapan dengan warga. Tidakkah pemerintah tahu bagaimana berharapnya warga ketika mendengar adanya bantuan yang akan diberikan? Senang luar biasa. Warga berpikir bahwa mereka tak sendiri menghadapi dampak ekonomi dari gelombang wabah Covid-19 ini.

Saya tidak akan tahu bagaimana kecewanya warga nanti ketika tak menemukan namanya di list penerima bantuan. Belum lagi syak wasangka yang bisa jadi akan muncul ke Ketua RT/RW: makan uang bantuan. Saya sudah sampaikan ke beberapa rekan Ketua RT/RW terkait hal ini, begitu pula ke pihak kelurahan, tapi tak ada yang menanggapi, bahkan dicap sebagai orang yang aneh.

Ini bukan di luar negeriHal seperti ini sudah lazimJangan terlalu serius, sahut beberapa Ketua RW ketika saya sering mengkritik ataupun memberi ide untuk memperbaiki gaya pemerintahan saat ini. Memang berat di Indonesia, apalagi saat tertimpa musibah Covid-19 ini. Tapi saya tak kan mundur selangkah pun; saya masih terus akan berjuang dan berharap negeri ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Berdoa juga agar para birokrat-birokrat muda kelak mampu mengubah segala, bukan memanfaatkan kondisi yang ada atau bahkan sudah pandai berbohong ketika ada di posisi berada.

Belajar dari Negara Lain

Saya sering sampaikan perbandingan negara-negara lain yang saya anggap benar dalam upaya menghentikan wabah Covid-19 atau menangani dampak akibat penanganan wabah ini, terutama yang berdampak terhadap warga yang diminta berdiam diri di rumah. Tapi lagi-lagi saya sering tak digubris, entah karena saya masih dianggap anak bawang atau mungkin dianggap sok-sokan.

Contoh kecilnya saja, ada warga kami yang merupakan orang dalam pengawasan (ODP), TKW yang dipulangkan dari Malaysia. Saya menanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah kepada ODP selama 14 hari karantina mandiri. Saya membandingkan dengan Korea Selatan, di mana yang termasuk ODP ditanggung dan ditangani oleh pemerintah, segala kebutuhannya disediakan pemerintah –kita bagaimana? Saya tanyakan di grup WA Forum RT/RW di kelurahan saya tinggal. Jawaban pihak kelurahan membuat saya mengurut dada: Nanti akan dibantu Pak RW. Selesai di sana dan tidak ada RW lain yang bersuara. Nanti, bukan sekarang.

Saya pernah tinggal beberapa tahun di Jepang, salah satu negara yang juga tengah berjuang melawan dampak dari gelombang Covid-19. Jadi tahu sekali bagaimana pemerintah Jepang mendata warga terdampak akibat suatu kebijakan. Saya tidak akan membahas berapa yen yang diterima oleh setiap warga, termasuk WNI yang ada di sana. Yang dibahas bagaimana sigapnya pemerintah mendata warga yang terdampak. Caranya?

Pemerintah melalui City Office (mirip kelurahan di Indonesia) mengirim surat dan formulir pendataan ke seluruh warga. Kemudian warga mengisi formulir tersebut, termasuk pernyataan kalau mereka layak menerima, lalu mengisi nomor rekening. Selanjutnya warga mengirim kembali ke kelurahan. Warga tinggal duduk manis menunggu transferan dari pemerintah. Tentu instruksi pemerintah yang diminta berdiam diri di rumah bisa terwujud dengan semestinya jika proses bantuan diberlakukan seperti ini.

Bisa jadi hal ini tidak bisa terwujud di tempat kita karena memang adanya krisis kepercayaan. Warga tidak percaya pemerintah, dan pemerintah tidak percaya kepada warganya. Padahal, sama halnya di negara lain, hal ini bisa diatasi ketika hukum berjalan sesuai fungsinya. Tentu mereka yang melakukan penyelewengan harus diberi efek jera berupa hukuman yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mari Berempati

Saya tidak akan berbicara tentang siapa yang salah. Saya hanya ingin, kita semuanya yang saat ini masih mampu dan berpenghasilan bisa berempati terhadap sesama. Harusnya para birokrat malu jika masih ada yang berharap menerima tunjangan apalagi gaji ke-13 di tengah masyarakat yang mayoritas menjerit karena tak lagi punya penghasilan. Masyarakat yang terdampak akibat penanganan wabah Covid-19 ini adalah tanggung jawab pemerintah dan kita bersama.

Bukankah negara kita masih menerapkan prinsip gotong royong? Pun juga pemerintah harusnya memiliki skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Tidakkah bisa mengalihkan anggaran pemindahan ibu kota dan Kartu Pra Kerja demi menyelamatkan warga? Menutup matakah kita dari banyaknya warga yang kelaparan?

Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan selaku orang yang melihat langsung kondisi warga di lapangan. Para Ketua RW saya rasa tak akan berdiam walau tiada anggaran dari pemerintah sampai ke bawah. Kami akan terus mengumpulkan donasi dari warga yang mampu untuk memberikan bantuan terbaik, karena belakangan banyak terlihat bantuan berisi barang berkualitas rendah dan sudah busuk yang diberikan kepada warga, yang ujung-ujungnya bisa menambah rentetan yang memicu keributan.

Indra Purnama, PhD Ketua RW dan Founder Indonesia Berkelanjutan

Dimuat di Kolom Detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *