Bantuan Rawan Keributan

Pada bulan April yang lalu saya disibukkan dengan mendata warga yang terdampak akibat penanganan wabah Covid-19, bekerja dalam diam tanpa disuruh pemerintah. Dalam proses pendataan, saya menggunakan format data yang biasa digunakan oleh Dinas Sosial. Alhasil ketika belakangan pemerintah melalui kelurahan meminta data warga terdampak, saya sudah punya. Jadi tinggal diberikan ke pihak kelurahan, pikir saya, mengingat tenggat waktu yang diminta hanya satu hari untuk proses mendata ini.

Namun apa yang dibayangkan berbeda dengan kenyataan. Format yang diminta berbeda lagi; para RT/RW harus mendata penghasilan warga, alamat di KK dan alamat tempat tinggal saat ini, serta nomor ponsel. Bismillah, ini amanah, pikir saya. Jadi segera setelah informasi itu didapat, saya langsung meminta para Ketua RT untuk mendata lagi warganya. Tugas saya kemudian merekap menjadi satu laporan pendataan dengan total 143 kepala keluarga di RW kami yang terdampak masuk dalam 13 kriteria penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah.

Continue reading “Bantuan Rawan Keributan”